Hukum Pidana

Hubungan manusia dengan manusia, perseroan dengan perseroan, maupun perseroan dengan perseorangan lainnya rentan menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lainnya sehingga perlu dukungan pendapat dan pendampingan hukum pidana bagi perseroan dan/atau perseorangan agar tercipta suasana yang harmonis di tengah masyarakat.

Hukum Perseroan Terbatas

Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum Perikatan dan Perjanjian

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam interaksi sosialnya manusia kerap bersinggungan dengan berbagai aspek perikatan sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya untuk dipatuhi. Aspek hukum perikatan terhadap aktivitas manusia erat kaitannya dengan demi terwujudnya relasi antar individu yang harmonis.

Hukum Pertanahan

Di era perkembangan teknologi hukum agraria nasional harus memberikan kemungkinan akan tercapainya pemanfaatan fungsi bumi, air, dan luar angkasa yang harus sesuai dengan kepentingan rakyat.

Hukum Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum Perdata

Hubungan manusia dengan manusia, perseroan dengan perseroan, maupun perseroan dengan perseorangan lainnya rentan menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lainnya sehingga perlu dukungan pendapat dan pendampingan hukum perdata bagi perseroan dan/atau perseorangan agar tercipta suasana yang harmonis di tengah masyarakat.

Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup harus menjaga karena jika tidak dijaga akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten.

Hukum Ketenagakerjaan

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha

Bidang Pelayanan